Humas Setdakab Batu Bara
Siaran Pers
Nomor : 10/Humas/ SP/10/ 2013
Hari/Tanggal : Senin ,21 Oktober 2013
Lokasi : Kantor BUpati Batu Bara
Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan secara nasional sehingga keberhasilan penyelenggaraan turut ditentukan oleh efektifitas terselenggaranya pemerintahan desa/kelurahan. Oleh karenanya, ketentuan mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa diatur melalui PP Nomor 72 tahun 2005 tentang desa. Pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa/kelurahan adalah salah satu bagian dari pembangunan daerah, hal ini dikatakan Bupati Batubara H.OK Arya Zulkarnain SH.MM yang di Wakili Asisten III H.Azrai,SH pada saat apel gabungan di Kantor Bupati Batu Bara di Lima Puluh, senin (21/10).
Kabupaten Batubara terdiri dari 7 Kecamatan, 141 desa dan 10 Kelurahan. Untuk mendukung program nasional, pembangunan harus berdasarkan data desa/ Kelurahan. sehingga gambaran umum dan karakteristik dapat dilihat secara on line baik data potensi maupun perkembangannya. Dalam upaya pemberdayaan masyarakat diperlukan suatu metode yang tepat melalui kerjasama dengan lembaga yang ada seperti BPD, LPM, PKK, Karang Taruna dan lembaga desa lainnya.
Percepatan pengentasan kemiskinan di pedesaan telah dilaksanakan melalui PNPM-MP yang sudah dilaksanakan sejak tahun 2008 yang telah berhasil membangun sarana/prasarana dan membentuk kelompok usaha simpan pinjam khusus perempuan dengan memakai metode partisipasi masyarakat. Dalam upaya pemanfaatan tekhnologi tepat guna telah dibentuk pos pelayanan tekhnologi disetiap kecamatan. Lembaga ini tempat bertemunya para inovator diharapkan fungsi dan peranan lembaga ini dapat ditingkatkan baik dalam perencanaan, musrenbang desa hingga pemanfaatan dan penerapan tekhnologi yang sedang berkembang dengan pesat saat ini.
KABAG HUMAS PIMPINAN
SETDAKAB BATU BARA
dto.
Drs. Abdul Rahman Hadi
PEMBINA
NIP. 19650116 198602 1 003
Post a Comment