“RANPERDA PERLINDUNGAN PEREMPUAN/ANAK/TRAFFKING”

Humas Setdakab Batu Bara

Siaran Pers

Nomor             : 04/Humas/ SP/11/ 2013

Hari/Tanggal   : jumat, 08 NOvember 2013

Lokasi              : Lima Puluh

            Sejak pelaksanaan otonomi daerah, peraturan daerah menempati posisi kunci sebagai payung hukum tertinggi didaerah untuk panduan bagi seluruh elemen masyarakat termasuk bagi aparat eksekutif dan legislatif dalam bekerja membangun Kabupaten Batubara. Dalam mewujudkan otonomi daerah yang nyata harus terlebih dahulu mempersiapkan peraturan daerah sebagai piranti yuridis untuk mengatur urusan rumah tangga daerah, hal ini disampaikan Bupati Batubara H.OK Arya Zulkarnain SH.MM di Lima Puluh, Jumat (8/11).

              Ada beberapa rancangan peraturan daerah (ranperda) yang harus dibahas bersama antara eksekutif dan legislatif seperti Ranperda tentang bangunan gedung, penyelenggaraan rambu-rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas (APILL), penyelenggaraan perlindungan perempuan/anak korban kekerasan, pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang (traffiking), rencana induk membangun kepariwisataan daerah.

            Kami sangat memahami bahwa waktu untuk pembahasan ranperda sangat singkat sementara untuk pembahasanya membutuhkan pemahaman dan pemikiran yang dalam, sangat kami hargai komitmen kita bersama untuk membangun kabupaten Batubara sangat tinggi. Pembangunan tidak terlepas dari tantangan. Pemerintah daerah telah menyiapkan perangkat hukum dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat untuk selanjutnya dikemas dalam peraturan daerah. Kami menyadari bahwa hubungan eksekutif dan legislatif merupakan syarat mutlak dalam menjalankan pemerintahan daerah yang nyata dan bertanggung jawab.

KABAG HUMAS PIMPINAN

SETDAKAB BATU BARA

                 dto.     

Drs. Abdul Rahman Hadi

PEMBINA

NIP. 19650116 198602 1 003